BAB II
PEMBAHASAN
A. ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA BANK SYARI’AH
Perbankan syari’ah di Indonesia saat ini telah memasuki periode
perkembangan yang ditandai dengan bank-bank syari’ah baru. Hal ini dimungkinkan
dengan adanya landasan hukum yang jelas yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta
peraturan-peraturan pelaksanaanya. Berdasarkan Undang-undang perbankan yang
baru, sistem perbankan di Indonesia terdiri dari bank umum konvensional dan
bank umum syari’ah.
Selain itu pendirian bank syari’ah baru, perubahan kegiatan usaha bank
konvensional menjadi bank syari’ah dan pelaksanaan kegiatan perbankan
berdasarkan prinsip syari’ah oleh bank konvensional.
B. MEKANISME KERJA
Sesuai dengan struktur organisasi sistem perbankan syari’ah tersebut maka
mekanisme kerja pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut:
1. Dengan
adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang antara lain menyangkut
Laporan Pertanggungjawaban Direksi serta Rencana Kerja selanjutnya maka Bank
Syari’ah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi
selanjutnya.
2. Disamping
itu adanya Fatwa Agama dari Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) terutama yang
menyangkut produk-produk Bank Syari’ah maka langkah kebijaksanaan serta
operasionalisasi Bank Syari’ah tersebut mendapatkan pengabsahannya.
3. Selanjutnya
dalam operasional Bank Syari’ah tersebut terdapat dua macampengawasan:
a) Pengawasan internal oleh Dewan
Komisaris, DPS dan Direksi
C. SISTEM OPERASIONAL BANK
ISLAM
Pembicaraan mengenai sistem operasional lembaga keuangan syari’ah pada
intinya adalah membicarakan tentang bagaimana kerja dan optimalisasi
masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan
itu, maka adanya job description dan job spesification merupakan
hal yang sangat penting.
1. Deskripsi
Tugas (Job Describtion)
Bahasan berikut ini akan diuraikan tentang tugas dan kewenangan
masing-masing bagian yang terkait dalam sistem operasional bank syari’ah.
a) Dewan Pengawas Syari’ah
Dewan pengawas syari’ah terdiri dari tiga orang atau lebih dengan profesi
yang ahli dalam hukum Islam, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Sayari’ah,
berfungsi memberikan Fatwa Agama terutama dalam produk-produk Bank Syari’ah.
Kemudian bersama dengan Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaanya. Fatwa agama
dari hasil keputusan musyawarah Dewan Pengawas Syari’ah disampaikan secara
tertulis kepada Direksi dengan tindakan Dewan Komisaris.
b) Dewan Komisaris
1) Dewan
komisaris yang terdiri dari 3 orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang
Komisaris Utama, bertugas dalam pengawasan intern Bank Syari’ah, mengarahkan
pelaksanaan yang dijalankan oleh Direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan
Perseroan dan Ketentuan yang berlaku.
2) Tugas
dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- Mempertimbangkan,
menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan
kebijaksanaan umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan
pada masa yang akan datang.
- Menyelenggarakan
rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan
kewajiban Direksi.
- Mempertimbangkan
dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang
jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan Direksi.
- Memberikan
penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan, serta laporan-laporan
berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.
- Memberikan
persetujuan tentnag pengikatan perseroan sebagai penanggung, penggadaian serta
penjualan, baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan
perseroan.
- Menyetujui
atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota Direksi.
- Menyetujui
semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
- Menandatangani
surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan yang diberikan
dalam anggaran dasar perseroan.
c) Direksi
1) Direksi
yang terdiri seorang Direktur Utama dan seorang atau lebih Direktur, bertugas
dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Bank Syari’ah sehari-hari, sesuai dengan
kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.
2) Tugas
dan tanggung jawab direksi
- Merumuskan
dan mengusulkan kebijaksanaan umum Bank Syari’ah untuk masa yang akan datang
yang disetujui oleh Dewan Komisaris serta disyahkan dalam RUPS, agar tercapai
tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan.
- Menyusun
dan mengusulkan Rencana Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja untuk tahun buku
yang baru disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Mengajukan
Neraca dan Laporan Rugi-Laba tahunan serta laporan-laporans berkala lainnya
kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan penilaiannya.
- Turut
menandatangani Surat-surat Saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan
ketentuan didalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- Menyetujui
pemindahtanganan saham-saham kepada pembeli baru yang ditunjuk dan dipilih oleh
pemegang saham lama, setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar tentang pemindahtanganan saham-saham tersebut.
- Bertanggung
jawab atas pengeluaran duplikasi surat saham, tanda penerimaan keuntungan
dan talon yang hilang serta mengumumkan disurat kabar resmi
yang terbit ditempat kedudukan perseroan.
- Mengundang
para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Pemegang Saham.
- Mengajukan
kepada Dewan Komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan
kepada masyarakat untuk disetujui.
- Memberi
persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen
lainnya dalam transaksi perseroan.
- Menyetujui
pinjaman yang diberikan kepada pegawai Bank Syari’ah.
- Mengangkat
pejabat-pejabat Bank Syari’ah yang akan diberi tanggung jawab mengawasi
kegiatan perseroan.
- Menyetujui
besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada para pejabat
dan pegawai perseroan.
- Mengamankan
harta kekayaan perseroan agar terlindung dari bahaya
kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan
3) Tugas
dan tanggung jawab Direktur Utama
- Mewakili
Direksi atas nama perseroan.
- Memimpin
dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- Bertanggung
jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak
ekstern perusahaan.
- Bertanggung
jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4) Tugas
dan tanggung jawab Direktur
- Mewakili
direktur utama atas nama direksi
- Membantu
direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- Bertanggung
jawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak
intern perusahaan.
- Bersama-sama
direktur utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
d) Bidang Marketing
1) Fungsi
bidang marketing adalah sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu
Direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan
pembiayaan (kredit).
2) Tugas-tugas
pokok bidang marketing
- Melakukan
koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan
pembiayaan (kredit) dari unit/bagian yang berada dibawah supervisi-nya,
hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara
efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah
maupun bank syari’ah.
- Melakukan monitoring, evaluasi, review dan surpervisi terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing (perkreditan)
pada unit/bagian yang ada dibawah supervisi-nya.
- Bertindak
sebagai Komite Pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan
(kredit).
- Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap
kualitas portofolio pembiayaan (kredit) yang telah diberikan dalam rangka
pengamanan atas setiap pembiayaan (kredit) yang telah diberikan.
e) Bidang
Operasional
1) Fungsi
bidang operasional sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu
direksi dalam melakukan tugas-tugas dibidang operasional bank.
2) Tugas-tugas
pokok bidang operasional
- Melaksanakan
supervisi terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan dari
setiap unit/bagian yagn berada dibawah tanggung jawabnya.
- Melakukanmonitoring, evaluasi, review dan
kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang operasional.
3) Turut
membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit/bagian yang
berada dibawah tanggung jawab.
f) Bidang umum
1) Fungsi bidang
umum adalah sebagai staf/karyawan bank yang bertugas untuk membantu penyediaan
sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat melanjutkan tugasnya
dengan baik.
2) Tugas-tugas
pokok bidang umum
- Menginventarisasikan
kebutuhan-kebutuhan karyawan dan perusahaan dan kemudian menyediakannya
sepanjang sesuai dengan ketentuan, yagn berlaku.
- Melakukan
pengadaan/pembelian serta pembukuan dan melakukan penyusutan atas setiap
harta/inventaris kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyusutan
tersebut serta dengan memperhatikan pengendalian biaya.
- Memelihara/menjaga
harta inventaris kantor agar tetap dalam kondisi yang baik, dan bertanggung
jawab atas keamanan harta/peralatan tersebut.
g) Bidang pengawasan
Bidang pengawasan disini adalah penegasan manajerial yang dijumpai oleh
Direksi (Direktur Utama) agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan
serta dapat mencapai keberhasilan yang optimal. Diluar bidang
pengawasan masih juga terdapat pengawasan pembiayaan yang merupakan pengawasan
fungsional.
2. Tugas-tugas
khusus (Job Spesification)
Bagian-bagian yang termasuk dalam menangani secara khusus pada operasional
bank syari’ah meliputi:
a) Mobilisasi dana/Funding
Bagian mobilisasi dana bertugas
dalam pengumpulan dana masyarakat sesuai denganfundingyangada,seperti:saham,deposito,mudhorobah, tabunganmudharabah, titipan wadi’ah
yad dhomamah, zakat, infaq dan shadaqah.
b) Account Officer(A/O)
A/O bertugas memproses calon Debitur
atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya membina
debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali
pinjamanya.
c) Bagian Support pembiayaan
Bersama dengan A/O mengadakan penilaian
permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya.
d) Bagian administrasi Pembiayaan
Didalam proses pembiayaan terdapat
administrasi yang ditangani oleh A/O ataupun bagianSupport Pembiayaan.
e) Bagian pengawasan pembiayaan
Bagian pengawasan pembiayaan bertugas
untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada
Debitur, penagihan-penagihan.
f) Service Assistance (S/A)
S/A memberi informasi dalam hal
operasional kantor Bank Syari’ah. Disamping itu S/A mengadministrasikan nasabah funding yang
baru.
g) Kas dan Teller
Kas dan Teller selaku
kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan
penarikan pembayaran uang.
h) Bagian jasa nasabah (Janas)
Janas bertugas untuk melakukan
pencatatan transaksi pembayaran (funding)kemudian melakukan penjurnalan.
D. POKOK-POKOK OPERASIONAL BANK SYARI’AH
1. Landasan
Hukum dalam Operasional
a) Dewan
Pengawas Syari’ah, setelah menerima laporan dari Direksi terutama yang
menyangkut produk-produk Bank Syari’ah, segera mengadakan musyawarah dengan
pimpinan ketuanya.
b) Operasional Bank Syari’ah yang
dipimpin oleh Direksi berlandaskan fatwa Agama tersebut.
c) Produk-produk baru baik yang timbul
dari Direksi, Komisaris, DPS maupun dari masyarakat pada umumnya harus melalui
Fatwa Agama dari DPS yang disampaikan kepada direksi dengan tindakan kepada
Komisaris.
d) Kebijaksanaan direksi yang tidak sesuai
dengan Fatwa Agama, karena tidak mampu berlandaskan fatwa agama tersebut
ataupun dengan alasan lain, segera diambil oleh Komisaris untuk diadakan
musyawarah bersama antara Direksi, DPS dan Komisaris.
2. Untuk
pertama kali, direksi membuat Rencana Kerja/operasional dan
membuat anggaran yang disampaikan kepada Departemen Keuangan Jakarta
didalams permohonan Ijin Operasional.
E. KEGIATAN OPERASIONAL BANK SYARI’AH
1. Bidang Marketing
Sebagai langkah awal bidang marketing membuat rencana
target, baik untuk produk fundingmaupun produk financing. Dalam
membuat target tersebut haruslah disesuaikan dengan Rencana Kerja Operasional
Bank Syari’ah yang dibuat oleh Direksi.
2. Kegiatan
Operasionalnya
a) Pemasaran produk dengan melakui
bermacam-macam media pemasaran, baik media elektronik, cetak,
pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian, khutbah jum’ah dan sebagainya.
b) Kegiatan funding officer dan
anggotanya terutama dalma mobilisasi dana, hasilnya:
·
Funding:Saham,deposito, mudhorobah, tabungan mudhorobah, titipan wadiahyad
dhomamahatau zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).
·
Setelah
diadministrasikan oleh FO, Funding yagn baru diserahkan kepada
SA dan bagian jasa nasabah (Janas), sedangkan funding kelanjutan
langsung diserahkan kepada Teller/kasir.
c) Operasionalisasiaccount
officer (A/O) atau pembina pembiayaan
§ Membuat struktur dana dan alokasi dana dari dana mobilisasi tersebut untuk memenuhi
permohonan pembiayaan yang masuk.
§ Memproses calon debitur yang masuk.
§ Membina debitur agar lancar pengembalian pembiayaan serta mengurangi risiko
(menekan risiko) atas pembiayaan yang diberikan.
Paradigma Manajemen Syari’ah
Perubahan
lingkungan yang akan datang terjadi mendesak manajemen untuk membuka diri pada
dampak perubahan lingkungan eksternal dan transformasi visi,misi dan strategi,
serta adaptasi kultur, struktur dan sistem. Perubahan ini membentuk kebutuhan
manajemen secara keseluruhan untuk menggapainya. Oleh, karena itu, harus ada
perubahan konsep , yaitu konsep yang dulu mengandalkan pada supper stars menuju konsep supper teams, sehingga harus berani
membongkar dan menanggalkan pemikiran yang usang masa lampau menuju pada
kapasitas dan kredibilitas kepemimpinan dan manajemen organisasi, sehingga
mampu melakukan gugatan berupa keberanian moral untuk merubah mentalitas
“pedagang” menuju entrepreneur yang
profesional. Hal ini saja belum cukup, namun perlu didasarkan pada hubungan
yang humanis, bahkan sampai kepada pendekatan theologis-etis. Pendekatan ini penting, karena pendekatan ini mampu
berperan sebagai akselerator bagi terciptanya pola interaksi manajer dengan
pekerja yang humanis, dimana kerja akan dirasakan baik oleh manajer maupun
pekerja, sebagai wahana humanisasi diri dan realisasi kediriannya.
Pendekatan atau kerangka manajemen theologis-etis mengarah pada
keterlibatan dimensi spritual dalam perilaku manajemen. Spiritualisasi membawa
kepada wujud semesta dan ilahi. Kenyataan yang tidak sepenuhnya dapat dipahami
akhirnya akan membawa kepada pengalaman dan penghayatan atas transeden. Transeden itu sudah menjadi kebutuhan baru, yakni self transedence. Dalam hirarki
kebutuhan sebagaimana yang diteorikan Abraham Maslow, maka self transendence dapat diletakkan diatas jenjang kebutuhan
tertinggi, yaitu self actualization.
Selanjutnya,
bagaimana caranya untuk keluar dari kendala struktural manajemen yang terkait,
baik dengan kebijaksanaan ekonomi negara maupun tuntutan pasar? Solusinya
adalah menciptakan kesadaran emansipatoris
yang pada gilirannya terwujud dalam pola hubungan manajer-pekerja. Selanjutnya,
dorongan theologist-etis dapat
berperan sebagai akselerator bagi
tercipta nya pola interaksi manajer-pekerja yang humanis.
Manajemen Islam dibangun atas tiga ranah, yaitu: manajemen, etika dan
spiritualitas. Ketiga ranah ini
membentuk hubungan yang tidak terpisahkan. Ketiga ranah berjalan membangun kekuatan dalam menjalankan amanah. Dengan
demikian, jika suatu proses manajemen berjalan menjalakan amanah, maka amanah
merupakan metafora yang akan
dibentuk. Dengan demikian, jika metafora
amanah yang akan dan telah dibentuk, maka di dalamnya akan ditemukan tiga hal
penting, yaitu: pihak pemberi amanah, pihak penerima amanah dan amanah itu
sendiri.
Implikasi penerapan paradigma
manajemen islami akan menciptakan peradaban (manajemn) bisnis dengan wawasan humanis , emansipatoris, transdendental dan teologikal.
Dasar – Dasar Manajemen Islami
Sebagaimana
diuraikan pada sub bab sebelumnya, manajemen dalam islam dikembangkan
berdasarkan terma tadbir. Ditinjau dari
bentuk lafadznya, bersifat mutlaq
yakni lafadz yang belum ada kaitan atau batasan dengan lafadz lain yang
mengurangi keseluruhan jangkauannya. Kemudian terma Tadbir menjadi muqayyad dikarenakan berhadapan dengan
lafadz lain. Muqayyad berarti suatu lafadz yang terbatas atau terikat oleh lafadz lain yang mengurangi keseluruhan
jangkauannya. Maksudnya, luas nya jangkauannya telah dibatasi sedikit dari
waktu masih mutlaq-nya Dengan kata
lain lafadzmuqqayyad pada dasar adalah lafadz mutlaq yang diberi
kaitan oleh lafadz lain sehingga artinya lebih tegas nya dan terbatas daripada
waktu masih mutlaq-nya. Walaupun demikian keterbatasan lafadz muqayyad seperti
lafadz pada ayat ayat di atas tidak menghilangkan jangkauannya kepada sifat
sifat lain artinya sifat sifat lain masih ada padanya.
Berikut prinsip-prinsip manajemen
islami yang diringkas oleh Jamil (2002) :
1. Keadilan
2. Amanah
dan Pertanggungjawaban
3. Komunikatif
Dengan
penjelasan sebagai berikut:
1.
Keadilan
Meski
benar bahwa keadilan dan ketidakadilan telah terlihat jelas semenjak manusia
eksis dimuka bumi, manusia masih kabur dalam menggambarkan tapal batasnya. Arti
keadilan tidak pernah dipahami secara lengkap. Keadilan merupakan satu prinsip
fundamental dalam ideologi Islam. Pengelolaan keadilan seharusnya tidak
sepotong-potong, tanpa mengacu kepada status sosial, aset finansial, kelas dan
keyakinan religius seseorang. Al-qur’an telah memerintahkan penganutnya untuk
mengambil keputusan dengan berpegang pada kesamaan derajat, keutuhan dan
keterbukaan. Maka, keadilan adalah ideal untuk diterapkan dalam hubungan dengan
sesama manusia.
2.
Amanah dan
Pertanggungjawaban
Prinsip
tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional
dalam interaksi anatarmanusia dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan
sebaik-sebaiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan
mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri. Persoalan lebih lanjut berkenaan
dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungjawab dan sumber tanggungjawab
tersebut. Persoalan ini terkait dengan amanat yang telah dikemukakan, yaitu
manat dari Tuhan berupa tugas-tugas berupa kewajiban yang dibebankan oleh
agama, dana amanat dari sesama manusia, baik manat yang bersifat invidual
maupun organisasional.
3.
Komunikatif
Sesungguhnya dalam setiap gerak
manusia tidak dapat menghindari untuk berkomunikasi. Ketika pejabat mengatakan
‘No comment’ misalnya, sebetulnya ia
telah menyampaikan komentar. Begitu akrabnya komunikasi dengan kehidupan
manusia, sehingga manusia perlu berkomunikasi untuk menghindari komunikasi.
Dalam manajemen, komunikasi
menjadi faktor penting dalam melakuakan transformasi kebijakan atau keputusan
dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang
diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga menutut
komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Ketepatan penyampaian komunikasi
ini, selanjutnya disebut sebagai komunikatif. Berkaitan dengan komunikasi yang
komunikatif ini, Al-Qur’an memberikan penjelasan dalam beberapa ayatnya dengan
petunjuk lafadz qawlan yang berbentuk kata kerja perintah (amr).
Tujuan
Manajemen Syari’ah
Semua organisasi,
baik yang berbentuk badan usaha swasta, badan yang bersifat publik taupun
lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan tentu mempunyai suatu tujuan
sendiri-sendiri yang merupakan motivasi dari pendiriannya. Manajemen didalam
suatau badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa
perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (profit). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen
haruslah diselenggarakan dengan efesien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap
pengusaha dan manajer dimanapun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis,
pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Perbedaannya
hanyalah ada falsafah hidup yang dianut oleh masing masing pendiri atau manajer
badan usaha tersebut.
Manajemen
yang kita kenal sekarang ini adalah manajemen barat yang individualis dan kapitalisasi. Di dalam masyarakat yang Individualistis , kepentingan bersama
dapat ditangguhkan demi kepentingan diri sendiri. Hal ini disebabkan karena
mereka telah meninggalkan nilai-nilai religius yang berdasarkan hubungan
tanggung jawab antara manusia dengan tuhannya, baik mengenai suruhan yang ma’ruf dan pencegahan yang munkar, semata-semata ditunjuk untuk
memenuhi kebutuhannya.
Unsur
Manajemen Syari’ah dan Implikasinya di Bank Syari’ah
Manajemen sebagai
suatu sistem di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu
dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran. Unsur satu dengan yang lain tidak
dapat dipisahkan. Hal inilah sebagai suatu konsep keutuhan. Islam memberikan
dorongan kepada umatnya untuk melihat sesuatu secara utuh (kafaah). Terkait dengan manajemen sebagai suatu sistem, maka
didalamnya terdapat unsur-unsur, yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian,
Pelaksanaan dan Pengawasan.
·
Perencanaan
Semua
dasar dan tujuan manajemen seperti diatas haruslah terintegrasi, konsisiten dan
saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsistensi ke arah pencapaian
tujuan manajemen maka setiap usaha itu harus didahului oleh proses perencanaan
yang baik. Allah swt. Berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan
rencanakanlah masa depanmu.Dan bertaqwalah kepada Allah sesugguhnya Allah Maha
Tahu atas apa-apa yang kali perbuat” Qs Al-Hasyr (59): 18
Suatu perencanaan yang baik
dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi forecasting, objective, policies, programes, procedures dan budgets.
1. Forecasting
Forecasting
adalah
suatu peramalan usaha sisitematis, yang paling mungkin memperoleh sesuatu yang
akan datang, dengan dasar penaksiran dan menggunakan perhitungan yang rasional
atas fakta yang ada. Fungsi perkiraan adalah untuk memberi informasi sebagai
dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. Objective
Objective
atau
tujuan adalah nilai yang akan dicapai atau dinginkan oleh seseorang atau Badan
Usaha. Untuk mencapai tujuan itu dia bersedia memberi pengorbana atau usaha
yang wajar agar nilai-nilai itu terjangkau. Tujuan suatu organisasi harus
dirumuskan dengan jelas, realistis dan dapat diketahui oleh semua orang yang
terlibat dalam organisasi, agar mereka dapat berpasrtisipasi dengan penuh
kesadaran.
Tujuan manajemen bank syari’ah
tidak saja meningkatkan kesejahteraan bagi para stakeholder, tetapi juga harus mempromosikan dan mengembangkan
aplikasi dari prinsip-prinsip islam, syari’ah dan tradisinya kedalam bisnis
keuangan dan bisnis lainnya yang terkait. Oleh karena itu aktivitas perencanaan
tujuan masa depan harus dilakukan dengan baik, teliti, lengkap dan rinci, dan
perumusan kebijakan dan dewan pengawas syari’ah, dan perencanaan operasional
harus disusun bersama dengan para pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan operasional. Islam menganjurkan melakukan musyawarah, dan bukan one man show. Sebagaimana Allah
berfirman:
“Maka dikarenakan karunia dari Allah engkau bersikap lemah lembut kepada
mereka. Kalau engkau dan berhati keras maka mereka akan menjauh disekitarmu.
Oleh karena itu maafkanlah mereka dan mintalah ampunan untuk mereka.Dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap urusan kalian.Maka jika kamu
sudah bertekad (mengambil keputusan) bulat, maka berserah dirilah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal.” QS. Ali
‘Imran(3) : 159.
3. Policies
Policies
dapat
berarti rencana kegiatan atau juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman pokok
yang diadakan oleh suatu Badan Usaha untuk menentukan kegiatan yang berulang
ulang. Suatu policies dapat dikenal
dengan dua macam sifat, yaitu pertama merupakan prinsip-prinsip dan kedua sebagai aturan untuk kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu policies merupakan prinsip yang menjadi
aturan dalam kegiatan yang terus-menerus, setidak tidaknya selama jangka waktu
pelaksanaan rencana suatu organisasi.
Wujud kebijakan dasar (basic
policies) umumnya meliputi bidang penting bagi aktivitas bank:
a) Tipe
nasabah yang dilayani
b) Jenis
layanan yang disediakan bagi nasabah
c) Daerah
atau wilayah pelayanan
d) Sistem
penyampaian
e) Distribusi
aktiva produktif
f) Preferensi
likuiditas
g) Persaingan
h) Pengembangan
dan pelatihan staf
4. Programmes
Programmes
adalah
sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan policies. Program itu
merupakan rencana kegiatan yang dinamis yang biasanya dilaksanakan secara
bertahap, dan terikat dengan ruang (place) dan waktu (time). Program itu harus
merupakan suatu kesatuan yang terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan
tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi.
5. Schedules
Schedules
adalah
pembagian program yang harus diselesaiakn menurut ururt-urutan waktu tertentu.
Dalam keadaan terpaksa schedules dapat berubah, tetapi program dan tujuan tidak
berubah.
6. Procedures
Procedures
adalah
suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau
pekerjaan. Perbedaannya dengan program alah program menyatakan apa yang harus
dikerjakan, dan sedangkan prosedur berbicara tentang bagaiman melaksanakannya.
7. Bugdet
Budget
adalah
suatu taksiran atau perkiraan baiaya yang harus dikeluarkan dna pendapatan yang
diharapkan diperolehan di masa yang akan datang.dengan demikan, budget dinyatakan dalam waktu, uang,
material dan unit-unit yang melaksanakan pekerjaan guna memperoleh hasil yang
diharapkan.
·
Pengorganisasian
Pengorganisasian
mencakup pembagian kerja yang bersifat logis, penetapan tanggung jawab serta
wewenang yang jelas, dan pengukuran pelaksanaan serta prestasi yang diukur.
Pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan saat menetapkan organisasi bank
yaitu sebagai berikut:
a.
Pendekatan fungsional, yaitu dengan cara
pengintegrasian fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi ini biasanya ditetapkan
berdasarkan aktivitas-aktivitas yang tercantum dalam neraca
b.
Pendekatan pasar
c.
Fungsi staf
d.
Struktur personalia
·
Pelaksanaan
Struktur organisasi bank
melibatkan berbagai tingkat wewenang dan tanggung jawab. Bank harus mempunyai
pengurus dan manajemen. Bank juga membentuk beberapa komite yang terdiri dari
para anggota direksi dan para personil yang terkait dalam tingkat manajemen.
·
Pengawasan
Kelancaran operasi bank
adalah kepentingan utama bagi manajemen puncak. Melalui pengawasan para manajer
dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat
membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau
juga disebut dengan interest-free banking. Peristilahan dengan menggunakan
kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal mula sistem perbankan
syariah itu sendiri. Oleh karena itu, perbankan syariah merupakan segala
sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon
dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi
desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi
keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip
syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelanggaran praktik kegiatan
maisir (spekulasi), gharar (ketidak jelasan), dan riba.
B. Penutup
0 comments:
Post a Comment